Pemulihan pascabencana mulai diperluas dari infrastruktur fisik menuju akses pelayanan publik. Kementerian PANRB menyiapkan sinergi pemulihan penyelenggaraan 20 Mal Pelayanan Publik yang terdampak bencana akhir 2025 di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pemerintah menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi harus memastikan masyarakat kembali memperoleh layanan dasar secara cepat, mudah, terpadu dan berkelanjutan.
Data Aceh masih menjadi pertanyaan
Publikasi Kementerian PANRB belum memisahkan berapa dari 20 MPP tersebut berada di Aceh. Belum dirinci pula tingkat kerusakan masing-masing fasilitas dan jenis layanan yang masih terganggu.
Keterbatasan data itu penting dicatat agar angka 20 tidak keliru dibaca sebagai jumlah MPP terdampak di Aceh. Angka tersebut merupakan total tiga provinsi.
Recovery harus diukur dari akses warga
Bagi Atlas Recovery Tracker, pemulihan pelayanan publik menjadi indikator baru selain rumah, jalan, jembatan, pertanian dan UMKM. Ukuran akhirnya adalah apakah warga kembali dapat mengurus dokumen dan memperoleh layanan tanpa hambatan pascabencana.