RUU UUPA Resmi Jadi Usul DPR, Apa yang Berubah dan Apa yang Belum?
Paripurna DPR menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh menjadi RUU usul DPR RI. Ini adalah lompatan prosedural penting, tetapi belum berarti substansi seperti Dana Otsus, kewenangan khusus, mukim, gampong, dan relasi Aceh–Jakarta sudah final.
BACA ANALISIS LENGKAP →
Aceh Siapkan Jalan ke Tambang Rakyat Legal, Apa yang Harus Dibuktikan Sebelum Rp5 Miliar Dibelanjakan?
26 Sep 2026
Realisasi Tambahan TKD Aceh Capai 27,67 Persen, Ke Mana Rp1,19 Triliun yang Belum Terealisasi?
20 Sep 2026
Partai Aceh Targetkan 40 Kursi DPRA, Seberapa Besar Lompatan Politik yang Dibutuhkan?
20 Sep 2026
Terbaru dari Newsroom
SPAM Oregon Aceh Tengah Baru 54 Persen, Kapan Air Bersih Kembali Mengalir?
14 Okt 2026
Banjir Aceh Tamiang Memaksa Warga Mengungsi, Apa Prioritas Penanganannya?
12 Okt 2026
Inklusi Keuangan Syariah Aceh 72,76 Persen, Apa Dampaknya bagi Ekonomi Produktif?
11 Okt 2026
Aceh Ditargetkan Bangun 6.220 Huntap pada 2026, Berapa yang Sudah Siap Dihuni?
10 Okt 2026
Banda Aceh Punya 90 KDMP, Baru Enam Berusaha: Apa Arti 10 Gerai Selesai?
9 Okt 2026
KUA-PPAS Aceh 2027 Disepakati, Prioritas APBA Apa yang Belum Terbuka?
9 Okt 2026
PORA XV Aceh Jaya Ditunda ke Mei 2027, Bagaimana Nasib Anggaran dan Venue?
8 Okt 2026
Aceh Siapkan Roadmap Investasi 20 Tahun, Bagaimana Menguji Janji Hilirisasi?
7 Okt 2026
Intelligence Brief
Riset mendalam untuk membaca data, kepentingan, risiko, dan keputusan di balik isu Aceh.
KABUT ASAP DAN POLITIK TANGGUNG JAWAB
Kabut asap yang berdampak pada sejumlah wilayah Aceh membuka persoalan tentang pembagian kewenangan, koordinasi pemerintah, dan perlindungan masyarakat. Ketika sumber pencemaran diduga berada di luar wilayah administratif, bagaimana tanggung jawab pemerintah dijalankan dan efektivitas kebijakannya dapat dinilai?
16 menit baca · 16 Okt 2026
BANK ACEH DAN PERTANYAAN BESAR TENTANG EKONOMI PRODUKTIF
Pembiayaan UMKM tumbuh, tetapi konsentrasi portofolio dan keterbatasan data mengenai dampak pembangunan menyisakan pertanyaan: sejauh mana kapasitas Bank Aceh bekerja untuk memperkuat ekonomi masyarakat?
16 menit baca · 15 Okt 2026
Minyak Rakyat Aceh: Ketika Sumur Dilegalkan, Siapa Menguasai Nilai Ekonominya?
Pemerintah membuka jalur formal bagi produksi minyak masyarakat Aceh melalui kerja sama dengan perusahaan migas. Namun, bagaimana nilai ekonomi dibagikan, siapa yang mengendalikan keputusan, dan sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat masih membutuhkan pembuktian.
15 menit baca · 14 Okt 2026WHAT CHANGED TODAY?
Lihat semua →Belum ada pembaruan yang perlu dinaikkan.
Atlas Briefing hanya muncul ketika ada perkembangan bermakna yang sudah melewati pemeriksaan redaksi.
Buka Atlas Briefing →
PEMA Teken 16 MoU Internasional, Kapan Penjajakan Investasi Berubah Menjadi Modal Masuk ke Aceh?
PEMA meneken 16 MoU internasional untuk menjajaki kolaborasi perikanan dan akuakultur. Namun MoU belum berarti modal masuk ke Aceh; realisasinya perlu diuji lewat proyek, nilai investasi, jadwal, dan manfaat ekonomi.
Baca selengkapnya →
Revisi UUPA Masuk Fase Pengawalan Substansi, Apa yang Tidak Boleh Hilang dari Kewenangan Aceh?
Aceh Pertimbangkan Jalur Cepat Otsus 2027, Bisakah Dipisahkan dari Revisi UUPA yang Lebih Luas?
Penanganan Darurat Sungai Aceh Sudah 92 Persen, Apa yang Belum Selesai?
Aceh Siapkan Jalan ke Tambang Rakyat Legal, Apa yang Harus Dibuktikan Sebelum Rp5 Miliar Dibelanjakan?
WK B Lifting 86 Ribu Barel Kondensat, Berapa Nilai yang Kembali ke Ekonomi Aceh?
Pergub 20/2026 Atur Insentif PBBKB dan Bebaskan Pajak Alat Berat 2025, Siapa yang Berhak?Data terverifikasi sedang disusun.
Angka hanya ditampilkan setelah sumber, periode, dan konteksnya dapat diperiksa.
Buka Data Room →FROM THE DATA ROOM
Medco dan PGE Sepakati Pembelian Minyak Rakyat Aceh, Apa yang Harus Dibuka Setelah PKS?
Tiga perjanjian pembelian produksi sumur minyak masyarakat telah ditandatangani di Blok A Aceh Timur dan Blok B Aceh Utara. Legalisasi bergerak maju, tetapi harga, volume, pembagian manfaat, keselamatan dan transparansi kontrak masih menjadi ujian berikutnya.
Baca analisis →
Muzakir Manaf
Gubernur AcehMuzakir Manaf (Mualem) adalah Gubernur Aceh periode 2025–2030. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka ini sebelumnya menjabat Wakil Gubernur Aceh pada 2012–2017 dan sejak 2007 memimpin Partai Aceh. Posisi di pemerintahan, partai lokal, serta jaringan politik pascaperdamaian menjadikannya salah satu aktor paling berpengaruh dalam hubungan kekuasaan Aceh, termasuk agenda UUPA, Dana Otsus, pembangunan, investasi, dan hubungan Aceh–Jakarta.
Profil lengkap →
Taruna Poltekpel Malahayati Meninggal, Apa yang Harus Dibuktikan dari Dugaan Kekerasan?
Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik atas kematian Muhammad Rasya Fadilla. Fokus berikutnya adalah memastikan rangkaian kegiatan orientasi, kondisi kesehatan korban, dan standar pengawasan di lingkungan kampus.
Baca cerita warga →Analisis terbaru dari ruang redaksi.
Ikuti pembacaan Atlas atas politik, kebijakan, data, dan dampaknya bagi Aceh.
Buka semua analisis →Belum cukup sinyal untuk menyusun ranking. Trending akan terisi otomatis dari perkembangan editorial Atlas.
Lihat semua isu →Ranking otomatis membaca recency, kepadatan liputan, dan hubungan artikel–isu. Editor dapat melakukan override terbatas; ranking tidak mengklaim mewakili seluruh percakapan publik Aceh.
Berita penting Aceh. Lebih cepat. Lebih ringkas. Tetap terverifikasi.
Update terkurasi untuk pembaca yang ingin tahu apa yang berubah—tanpa noise.
Buka Atlas Briefing →