BANDA ACEH — Realisasi tambahan Transfer ke Daerah untuk penanganan pascabencana hidrometeorologi Aceh mencapai Rp457,08 miliar atau 27,67 persen dari total alokasi Rp1,652 triliun hingga 18 September 2026. Dengan posisi itu, sekitar Rp1,195 triliun masih berada dalam tahap pelaksanaan menuju penyelesaian pekerjaan.
Angka serapan mulai bergerak
Perkembangan ini penting karena Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebelumnya mendorong Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mempercepat realisasi tambahan TKD. Dari total Rp1,652 triliun, sekitar Rp824,82 miliar dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Rp827,26 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota.
Pemetaan Satgas menunjukkan porsi terbesar diarahkan ke infrastruktur, sekitar Rp972,92 miliar. Sisanya tersebar antara lain untuk urusan lain, pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Artinya, kenaikan serapan perlu dibaca bersama progres fisik pada jalan, jembatan, irigasi, permukiman, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan pemulihan lainnya.
27,67 persen belum sama dengan 27,67 persen manfaat
Angka realisasi keuangan menunjukkan bahwa anggaran mulai dibelanjakan, tetapi tidak otomatis menjelaskan berapa banyak pekerjaan yang telah selesai atau berapa banyak warga yang sudah menerima manfaat. Pemerintah Aceh menyatakan percepatan realisasi menjadi perhatian Gubernur Muzakir Manaf agar anggaran tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.
Karena itu, pertanyaan publik berikutnya bukan hanya seberapa cepat persentase penyerapan naik. Yang perlu dibuka adalah realisasi per daerah, daftar paket, nilai kontrak, progres fisik, pekerjaan yang sudah selesai, dan indikator manfaat bagi masyarakat terdampak.
Jangan dicampur dengan seluruh anggaran rehab-rekon
Tambahan TKD Rp1,652 triliun merupakan porsi yang dikelola pemerintah daerah dan tidak boleh dibaca sebagai keseluruhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Paket pemulihan yang lebih besar juga berada pada kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Pemisahan ini penting agar publik dapat menilai siapa bertanggung jawab atas paket yang terlambat maupun yang sudah selesai.
Yang belum dapat disimpulkan
Data agregat Rp457,08 miliar belum cukup untuk menyimpulkan kualitas pekerjaan, pemerataan penyerapan antar-kabupaten/kota, ataupun dampak pemulihan di tingkat rumah tangga. Atlas belum memperoleh rincian publik terbaru yang memungkinkan seluruh paket dalam sisa sekitar Rp1,195 triliun diuji satu per satu.
Dengan demikian, 27,67 persen lebih tepat dibaca sebagai checkpoint fiskal. Ukuran keberhasilan berikutnya adalah apakah realisasi keuangan bergerak sejalan dengan progres fisik, transparansi paket, dan pemulihan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.