Pemerintah Aceh kembali menegaskan arah ekonomi yang selama ini sering muncul dalam dokumen dan forum pembangunan: Aceh tidak cukup menjadi pemasok bahan mentah. Dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 di Banda Aceh, Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik meminta hilirisasi dan industrialisasi menghasilkan nilai tambah serta lapangan kerja di dalam daerah.
Pernyataan itu mendapat bentuk yang lebih konkret dari Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda Faisal Ilyas. PEMA menyatakan forum tersebut akan digunakan untuk menyusun roadmap investasi dan industrialisasi untuk 10 hingga 20 tahun ke depan. Ini penting, tetapi Atlas membedakan antara komitmen menyusun peta jalan dan peta jalan yang sudah selesai, memiliki target, proyek, pembiayaan, indikator, serta jadwal eksekusi.
Dari bahan mentah ke rantai nilai
Taufik menyebut pertanian, perkebunan, perikanan, energi dan sumber daya lain perlu semakin banyak diolah di Aceh. Logikanya sederhana: ketika komoditas keluar tanpa pengolahan yang memadai, sebagian nilai tambah, pekerjaan industri, jasa logistik lanjutan, teknologi dan keuntungan hilir ikut tercipta di luar Aceh.
Masalahnya, hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik. Ia membutuhkan kepastian pasokan bahan baku, energi, lahan, pelabuhan dan jalan, tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai, pasar, pembiayaan, kepastian regulasi, serta keekonomian proyek. Tanpa mata rantai tersebut, roadmap berisiko menjadi daftar potensi, bukan instrumen investasi.
Enam kerja sama, tetapi tahapnya berbeda
AEDF 2026 juga menghasilkan sejumlah kerja sama. PEMA menggandeng Tigallapan Investama untuk studi pengembangan energi terbarukan, Kedah Agro Ausin Berhad untuk bidang agroindustri dan sektor terkait, Citaglobal untuk studi energi dan bahan bakar berkelanjutan, serta PT Banda Sentra Nasional untuk infrastruktur telekomunikasi. Dengan PT Indo Surya Galvalume, agenda mencakup MoU dan soft launching pabrik baja ringan serta tenant hebel dan bata precast.
Atlas tidak menyamakan seluruh kerja sama itu dengan investasi yang sudah terealisasi. Joint study, MoU, soft launching, konstruksi, operasi komersial dan realisasi modal adalah tahap yang berbeda. Nilai investasi, sumber pembiayaan, lokasi rinci, kapasitas produksi, serapan tenaga kerja dan jadwal operasi perlu dibuka per proyek agar publik dapat mengukur mana yang bergerak dari komitmen menjadi aset produktif.
Tekanan fiskal membuat ukuran hasil semakin penting
PEMA menyebut secara akumulatif telah menyetor dividen Rp128 miliar kepada Pemerintah Aceh dan ingin meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ambisi itu relevan ketika ruang fiskal Aceh menghadapi tekanan dan ketergantungan pada transfer pusat tetap menjadi persoalan struktural.
Namun ukuran keberhasilan industrialisasi seharusnya lebih luas daripada dividen BUMD. Pemerintah perlu mengukur nilai tambah yang tinggal di Aceh, pekerjaan lokal yang tercipta, keterhubungan dengan UMKM dan produsen lokal, peningkatan ekspor produk olahan, kontribusi pajak dan PAD, serta dampak lingkungan dari setiap klaster industri.
Apa yang harus ada dalam roadmap 20 tahun?
Jika roadmap ini hendak menjadi instrumen kebijakan, setidaknya publik perlu melihat baseline komoditas dan industri, sektor prioritas, lokasi klaster, kebutuhan infrastruktur, proyek jangkar, estimasi investasi, sumber pembiayaan, pembagian peran Pemerintah Aceh–kabupaten/kota–BUMD–swasta, target tenaga kerja, target nilai tambah, serta milestone yang dapat diuji setiap beberapa tahun.
Roadmap juga perlu terhubung dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Horizon 10–20 tahun melampaui satu periode pemerintahan. Tanpa penguncian ke instrumen kebijakan yang bertahan lintas periode, prioritas mudah berubah ketika kepemimpinan berganti.
Dari forum menuju tes eksekusi
AEDF memberi sinyal arah: Aceh ingin bergerak dari ekonomi ekstraktif berbasis bahan mentah menuju ekonomi yang menangkap lebih banyak nilai di dalam daerah. Tetapi tahap terpenting dimulai setelah forum selesai.
Pertanyaan Atlas berikutnya adalah apakah Pemerintah Aceh dan PEMA akan mempublikasikan roadmap yang dapat diaudit, mengubah enam kerja sama menjadi proyek dengan nilai dan jadwal yang jelas, serta menunjukkan bahwa hilirisasi benar-benar menambah pekerjaan dan pendapatan di Aceh. Di situlah perbedaan antara visi industrialisasi dan industrialisasi yang benar-benar terjadi.