Aceh Culinary Festival 2026 sedang menguji sesuatu yang lebih besar daripada festival kuliner. Setelah sembilan kali penyelenggaraan sejak 2014, Pemerintah Aceh menyebut ACF bertransformasi dari model yang selama ini bertumpu pada pembiayaan APBA menuju skema kolektif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku industri kreatif dan sektor swasta.
ACF 2026 berlangsung pada 11–14 September di Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh. Disbudpar Aceh tetap menjadi lead sector, tetapi penyelenggara membuka ruang yang lebih besar bagi jejaring nonpemerintah. Menjelang festival, penyelenggara menyebut lebih dari 100 pelaku UMKM kuliner, lebih dari 10 kabupaten/kota dan lebih dari 20 komunitas serta inisiatif kreatif ikut terlibat.
Bukan sekadar soal tidak memakai APBA
Jika hanya dibaca sebagai event yang berjalan tanpa alokasi APBA utama, cerita ini mudah berubah menjadi slogan efisiensi. Padahal pertanyaan kebijakannya lebih kompleks: siapa yang menanggung biaya, bagaimana hubungan dengan sponsor dan mitra, siapa pemilik aset intelektualnya, serta bagaimana manfaat ekonomi dibagi kepada pelaku lokal.
Pemerintah Aceh sendiri tidak sepenuhnya keluar dari struktur penyelenggaraan. Disbudpar tetap menjadi lead sector. Artinya, model ini lebih tepat dibaca sebagai perubahan dari ketergantungan anggaran pemerintah menuju tata kelola kolaboratif, bukan sebagai privatisasi penuh sebuah event daerah.
Brand event mulai diperlakukan sebagai aset
Perubahan lain yang penting adalah status Aceh Culinary Festival sebagai event pertama di lingkungan Disbudpar Aceh yang telah memiliki sertifikat merek atau hak kekayaan intelektual. Menurut Disbudpar, merek tersebut dimiliki bersama oleh founder ACF dan Disbudpar Aceh sebagai co-founder.
Ini menunjukkan pergeseran cara melihat event: bukan hanya kegiatan tahunan yang selesai ketika panggung dibongkar, tetapi sebuah brand yang memiliki reputasi, jaringan, format program dan nilai ekonomi. Jika dikelola dengan baik, aset seperti ini dapat memperkuat daya tawar terhadap sponsor, mitra industri dan jaringan pariwisata tanpa setiap tahun memulai dari nol.
Ujian sebenarnya datang setelah festival selesai
Karena itu, keberhasilan ACF Kolektif tidak cukup dinilai dari ramainya pengunjung atau jumlah tenant. Ada beberapa indikator yang lebih penting bagi kepentingan publik: berapa porsi biaya yang berasal dari pemerintah dan nonpemerintah, berapa omzet yang dihasilkan UMKM peserta, apakah pelaku lokal mendapatkan akses pasar baru, bagaimana mekanisme pemilihan mitra, serta apakah kualitas penyelenggaraan dapat dipertahankan dari tahun ke tahun.
Jika data itu kemudian dibuka, ACF 2026 bisa menjadi laboratorium kecil bagi kebijakan event Aceh: pemerintah menyediakan legitimasi, infrastruktur dan koordinasi, sementara komunitas dan sektor usaha memperluas pembiayaan serta inovasi. Model seperti ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada APBA, tetapi hanya akan kuat jika transparansi dan akuntabilitasnya ikut tumbuh.
Apa yang perlu dipantau Atlas
Setelah ACF 2026 ditutup, Atlas akan melihat tiga hal: struktur pembiayaan dan mitra penyelenggaraan, dampak ekonomi kepada UMKM dan pelaku kreatif, serta apakah skema kolektif ini benar-benar diterapkan lagi pada event pemerintah lainnya.
Aceh sedang mencari cara agar ekonomi kreatif tidak selalu berjalan mengikuti siklus anggaran pemerintah. ACF 2026 menawarkan satu eksperimen. Yang menentukan nilainya bukan hanya apakah festival berhasil berlangsung tanpa bertumpu pada APBA, tetapi apakah model baru itu menghasilkan ekosistem yang lebih sehat, terbuka dan berkelanjutan.