Aceh memasuki sebuah forum kerja sama ekonomi baru di tingkat Sumatera. Pemerintah Aceh bersama provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera menandatangani kesepakatan bersama dan berita acara pembentukan Forum Sumatera 10 dalam rangkaian Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Medan pada 9 September 2026.
Dokumentasi resmi Pemerintah Aceh menunjukkan Wakil Gubernur Fadhlullah hadir bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah dalam penandatanganan tersebut. Forum ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi pembangunan antardaerah dan mendorong Sumatera sebagai satu kekuatan ekonomi.
Dari forum menjadi rencana aksi
Pembentukan kelembagaan baru belum otomatis menghasilkan integrasi ekonomi. Rapat tersebut merekomendasikan kesepakatan antarprovinsi, pembentukan kelembagaan dan rencana aksi bersama, percepatan implementasi lima prioritas, serta penguatan dukungan pemerintah pusat dan mitra strategis.
Di sinilah ukuran keberhasilan Forum Sumatera 10 nantinya berada. Publik perlu melihat apakah kerja sama itu menghasilkan proyek lintas provinsi, konektivitas yang lebih baik, rantai pasok yang lebih efisien, investasi bersama, atau hanya berhenti sebagai forum koordinasi.
Aceh membawa Sabang dan komoditas unggulan
Dalam forum tersebut, Fadhlullah menempatkan konektivitas dan logistik sebagai kepentingan utama Aceh. Pemerintah Aceh mendorong Sabang menjadi bagian dari jaringan perdagangan, logistik, pariwisata dan konektivitas Sumatera dengan kawasan internasional melalui penguatan jalur laut dan udara.
Aceh juga membawa agenda hilirisasi komoditas seperti kopi, nilam, kelapa sawit, kakao, hortikultura dan pangan. Pesannya relevan dengan persoalan struktural ekonomi Aceh: nilai tambah akan lebih besar bila komoditas tidak berhenti sebagai bahan mentah dan rantai produksinya semakin terhubung dengan industri serta pasar.
Mengapa kerja sama regional penting bagi Aceh?
Posisi Aceh di ujung utara Sumatera sering disebut strategis karena berhadapan dengan jalur perdagangan internasional dan berada dekat dengan Malaysia. Tetapi posisi geografis hanya menjadi keuntungan ekonomi ketika ditopang pelabuhan, penerbangan, logistik, industri pengolahan dan pasar yang benar-benar terhubung.
Forum Sumatera 10 membuka ruang untuk melihat Aceh bukan sebagai ekonomi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari jaringan produksi dan perdagangan Sumatera. Hal itu dapat menjadi relevan bagi Sabang, KEK Arun Lhokseumawe, perdagangan antardaerah, hilirisasi komoditas, pariwisata lintas provinsi hingga ketahanan pangan.
Yang harus dipantau setelah penandatanganan
Tahap berikutnya perlu dinilai dari dokumen dan hasil konkret: struktur kelembagaan Forum Sumatera 10, rencana aksi, lima prioritas yang akan dijalankan, proyek yang melibatkan Aceh, pembagian pembiayaan, target waktu, serta indikator keberhasilannya.
Karena itu, pembentukan Forum Sumatera 10 layak dibaca sebagai pembukaan jalur kerja sama baru, bukan sebagai keberhasilan ekonomi yang sudah selesai. Bagi Aceh, pertanyaan terpenting adalah apakah forum tersebut mampu mengubah Sabang, komoditas unggulan dan kedekatan geografis dengan pasar regional menjadi arus barang, investasi, industri dan pekerjaan yang lebih nyata.