Pemerintah Aceh menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun APBA 2027 kepada DPRA pada 26 Oktober 2026. Menurut rilis Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, rancangan itu memuat belanja sekitar Rp10,37 triliun dan pendapatan sekitar Rp10,01 triliun.

Taufik, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, menyampaikan rancangan tersebut mewakili Gubernur Muzakir Manaf. Pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan sekitar Rp360,35 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya atau SiLPA. Angka-angka tersebut merupakan rencana yang disampaikan pemerintah, bukan realisasi pengeluaran.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh dan pimpinan DPRA menandatangani persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2027 pada 8 Oktober. Persetujuan KUA-PPAS menjadi pijakan penyusunan rancangan. Penyerahan rancangan pada 26 Oktober merupakan tahap yang berbeda dari penandatanganan tersebut.

Rilis pemerintah tentang penyerahan rancangan menyebut pemulihan pascabencana sebagai tema pembangunan 2027. Namun, tema kebijakan belum dengan sendirinya menjelaskan proyek mana yang akan dilaksanakan, warga mana yang menerima manfaat, atau kapan layanan dipulihkan.

Dalam pembacaan Atlas, pembahasan anggaran perlu menjawab pertanyaan yang dekat dengan kebutuhan warga: apakah alokasi disertai sasaran penerima, ukuran hasil, dan jadwal yang dapat diperiksa? Penjelasan ini penting agar masyarakat dapat membedakan janji program dari pekerjaan yang benar-benar selesai.

Tiga hal layak dikawal. Pertama, keterbukaan rincian kegiatan beserta lokasi dan penerimanya. Kedua, alasan perubahan alokasi selama pembahasan. Ketiga, indikator yang memungkinkan warga menilai hasil, seperti fasilitas yang berfungsi atau waktu pelayanan, bukan sekadar persentase anggaran terserap.

Pertanyaan tersebut merupakan agenda pengawasan, bukan kesimpulan bahwa suatu program telah gagal atau anggaran disalahgunakan. Dua rilis yang menjadi dasar berita ini belum cukup untuk menilai seluruh rincian RAPBA maupun manfaat akhirnya.

Berita ini menjelaskan penyampaian rancangan pada 26 Oktober. Perkembangan keputusan setelah peristiwa itu harus dibaca melalui dokumen dan pemberitaan pembahasan berikutnya; naskah ini tidak menyatakan status penetapan terkini.

Sumber

Nota Keuangan dan Rancangan APBA 2027 — rilis Pemerintah Aceh, 26 Oktober 2026

Kesepakatan KUA-PPAS — rilis Pemerintah Aceh, 8 Oktober 2026