BANDA ACEH — Pemerintah pusat menyatakan respons penanganan bencana kini semakin cepat dan masif. Namun, ketika ukuran dipindahkan dari respons darurat ke pemulihan permanen, Aceh masih menghadapi pekerjaan yang jauh lebih panjang: dari kebutuhan 34.777 hunian tetap, baru 649 unit yang tercatat selesai hingga 5 September 2026.
Angka itu berasal dari Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Kaposkowil Satgas PRR Aceh Safrizal ZA menyebut data tersebut merupakan rekapitulasi pembangunan huntap yang bersumber dari BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
649 unit berarti sekitar 1,9 persen dari kebutuhan
Jika dibandingkan dengan total kebutuhan 34.777 unit, 649 huntap yang telah rampung setara sekitar 1,9 persen. Satgas PRR juga mencatat 1.785 unit lain masih dalam proses pembangunan. Jika unit selesai dan yang sedang dibangun digabungkan, jumlahnya sekitar 2.434 unit atau 7 persen dari total kebutuhan.
Data yang diumumkan belum berarti seluruh sisa kebutuhan tidak memiliki rencana pembangunan. Namun, angka tersebut menunjukkan bahwa bagian yang sudah benar-benar menjadi rumah permanen bagi warga masih kecil dibanding skala kerusakan yang harus dipulihkan.
Aceh Utara dan Aceh Tamiang mendominasi huntap yang selesai
Dari 649 unit yang telah selesai, Aceh Utara mencatat 351 unit dan Aceh Tamiang 263 unit. Bireuen mencatat 26 unit, Pidie Jaya lima unit, dan Aceh Timur empat unit. Dari sisi sumber pendanaan, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menyumbang 440 unit, Kemenko Polkam 104 unit, BNPB 100 unit, dan Kadin lima unit.
Pembangunan yang masih berjalan juga belum tersebar merata. Dari 1.785 unit dalam proses, Aceh Tamiang mencatat 1.019 unit, Bireuen 416 unit, Aceh Utara 284 unit, dan Aceh Timur 66 unit.
Respons cepat tidak sama dengan pemulihan selesai
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana menilai respons pemerintah saat ini lebih cepat dan masif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan itu mencakup penanganan berbagai bencana dan tidak secara khusus mengukur pembangunan huntap Aceh.
Karena itu, dua hal tersebut tidak seharusnya dipertentangkan secara sederhana. Kecepatan respons darurat dapat terlihat dari mobilisasi personel, logistik, akses jalan, layanan dasar, hunian sementara, dan bantuan awal. Sementara hunian tetap adalah fase berbeda: membutuhkan lahan, kepastian hukum, perencanaan, pengadaan, konstruksi, dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Justru di titik inilah ukuran pemulihan perlu diperjelas. Warga tidak hanya membutuhkan respons cepat pada hari-hari pertama bencana, tetapi juga kepastian kapan mereka dapat kembali memiliki rumah permanen yang aman.
September menjadi fase penting
Kementerian PKP sebelumnya menyatakan proses pengadaan pembangunan huntap pascabencana Sumatera telah berjalan dan konstruksi melalui skema kementerian ditargetkan mulai pada September 2026. Artinya, angka penyelesaian huntap dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah percepatan yang dijanjikan benar-benar bergerak dari tahap administrasi menuju rumah yang dapat dihuni.
Yang perlu dipantau publik
Atlas melihat sedikitnya empat hal yang perlu terus dibuka kepada publik: berapa unit yang selesai setiap bulan, berapa yang sudah dikontrak dan mulai dibangun, daerah mana yang masih tertinggal, serta hambatan utama pada lahan, pengadaan, anggaran, dan konstruksi.
Angka 649 unit adalah capaian nyata, tetapi belum cukup untuk menggambarkan pemulihan selesai. Dengan kebutuhan mencapai 34.777 rumah, tantangan Aceh kini bukan hanya mempertahankan kecepatan respons, melainkan mengubah kecepatan itu menjadi kepastian hunian permanen bagi puluhan ribu keluarga terdampak.