Rp1,82 Triliun Sudah Dialokasikan, Mengapa Dana Pemulihan Aceh Baru Bergerak 4,75 Persen?

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan untuk pemulihan pascabencana Aceh masih bergerak lambat. Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 7 September yang disampaikan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat realisasi Rp86,56 miliar dari pagu sekitar Rp1,82 triliun, atau 4,75 persen.

Untuk Pemerintah Aceh sendiri, realisasi tercatat Rp18,49 miliar dari pagu Rp824,82 miliar atau 2,24 persen. Aceh Tenggara menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi, yakni 33,64 persen.

Sembilan daerah masih tercatat nol persen

Data yang dipublikasikan menyebut sembilan daerah masih mencatat realisasi nol persen: Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah dan Simeulue.

Angka nol tidak otomatis berarti tidak ada pekerjaan pemulihan di daerah tersebut. Satgas menjelaskan sebagian kegiatan masih berada pada tahap kontrak atau lelang sehingga belum tercatat sebagai realisasi anggaran. Karena itu, realisasi keuangan perlu dibaca bersama progres pengadaan dan progres fisik.

Bottleneck recovery tidak hanya berada di Jakarta

Data ini melengkapi gambaran fiskal pemulihan yang sebelumnya menunjukkan sebagian besar anggaran rehab-rekon Aceh berada di bawah kewenangan kementerian dan lembaga pusat. Sekarang terlihat bahwa pada bagian dana yang telah dialokasikan melalui TKD pun terdapat tantangan eksekusi di tingkat daerah.

Rantai pemulihan karena itu harus dibaca secara utuh: alokasi anggaran, masuknya dana dalam dokumen anggaran, proses lelang dan kontrak, realisasi keuangan, progres fisik, hingga manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Persentase pada satu tahap tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan keseluruhan recovery.

Apa yang harus diukur berikutnya?

Perbedaan realisasi antardaerah perlu diuji melalui jenis kegiatan, status kontrak, kesiapan dokumen, kapasitas pengadaan dan progres fisik. Daerah dengan realisasi tinggi juga perlu dilihat apakah pencairan tersebut sudah menghasilkan infrastruktur atau layanan yang dapat digunakan masyarakat.

Bagi Atlas Recovery Tracker, angka 4,75 persen menjadi indikator baru. Pertanyaan berikutnya bukan sekadar seberapa cepat uang dibelanjakan, tetapi apakah percepatan belanja dapat mengembalikan rumah, jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas dasar tanpa mengorbankan kualitas serta akuntabilitas.