DPP Partai Demokrat resmi menetapkan Sayuti Abubakar sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Aceh periode 2026–2031. Surat Keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Nomor 67/SK/DPP.PD/IX/2026 diserahkan Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Herman Khaeron kepada Sayuti di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Penetapan ini mengakhiri fase pemilihan yang dimulai dalam Musda VI Demokrat Aceh pada 19 Agustus. Dalam forum tersebut, Sayuti memperoleh 15 suara dukungan, sedangkan anggota DPRA Nurdiansyah Alasta memperoleh sembilan. Kedua nama kemudian diajukan kepada DPP untuk keputusan final.
Dari kemenangan internal menuju konsolidasi
Sayuti kini memegang dua posisi politik sekaligus: Wali Kota Lhokseumawe dan Ketua DPD Demokrat Aceh. Posisi itu memberinya panggung pemerintahan sekaligus kendali organisasi partai tingkat provinsi. Namun penetapan ketua tidak otomatis berarti mesin partai telah terkonsolidasi.
Ujian pertama justru berada di internal. Musda memperlihatkan adanya dua basis dukungan. Karena itu, kemampuan kepemimpinan baru merangkul struktur yang sebelumnya mendukung kandidat berbeda akan menentukan apakah Demokrat memasuki 2029 dengan organisasi yang solid atau membawa residu kompetisi internal.
Apa artinya bagi peta politik Aceh?
Secara faktual, keputusan DPP hanya menetapkan kepemimpinan organisasi. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa posisi elektoral Demokrat di Aceh otomatis menguat. Dampaknya baru dapat diuji melalui susunan kepengurusan, konsolidasi DPC, hubungan dengan kader legislatif, rekrutmen politik, dan kemampuan partai memperluas dukungan publik.
Namun secara politik, penetapan ini penting karena memberi Demokrat Aceh satu pusat kepemimpinan menjelang siklus Pemilu 2029. Sayuti akan berhadapan dengan partai lokal dan nasional lain yang juga sedang menata ulang struktur, figur, dan basis dukungan di Aceh.
Yang perlu dipantau berikutnya
Empat indikator akan lebih bermakna daripada seremoni penyerahan SK: siapa yang masuk struktur kepengurusan baru, apakah kubu pasca-Musda dapat disatukan, bagaimana pembagian peran DPD dan DPC, serta strategi apa yang dipilih Demokrat untuk menghadapi Pemilu 2029.
Dengan demikian, perubahan malam ini adalah perubahan kepemimpinan yang terverifikasi. Apakah ia berubah menjadi pergeseran peta kekuatan politik Aceh masih merupakan pertanyaan terbuka yang harus dibuktikan oleh konsolidasi dan hasil politik berikutnya.