Defisit yang Sudah Terlihat: Siapa Menanggung Selisih Rp24,5 Miliar Zakat Aceh?

1. Defisit yang diumumkan, angka yang belum dibuka

Pada 8 September 2026, Baitul Mal Aceh dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh membahas kondisi sumber dana zakat yang disebut mengalami defisit. Pertemuan itu menghasilkan tiga arah tindak lanjut: memverifikasi capaian penghimpunan, menyesuaikan penyaluran dengan anggaran yang tersedia, dan mengkaji penggunaan dana infak untuk kegiatan senif zakat.

Pernyataan tersebut penting karena menjadi pengakuan resmi bahwa ruang fiskal zakat sedang tertekan. Namun informasi yang dibuka belum menjawab pertanyaan paling mendasar: berapa nilai defisit yang sebenarnya, berapa saldo kas riil, sejauh mana penghimpunan 2026 telah terealisasi, dan program apa yang harus ditunda atau dikurangi.

2. Selisih Rp24,5 miliar sudah terlihat dalam rencana

Dokumen perencanaan 2026 menempatkan target penghimpunan zakat sekitar Rp40 miliar. Pada saat yang sama, target penyaluran dipertahankan sekitar Rp64,5 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih Rp24,5 miliar antara dana yang ditargetkan masuk dan bantuan yang direncanakan keluar.

Selisih tersebut setara sekitar 38 persen dari rencana penyaluran. Target penghimpunan Rp40 miliar juga turun sekitar 43,7 persen dari target sebelumnya Rp71,027 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa risiko kekurangan tidak baru muncul pada September. Tekanannya telah terbentuk sejak asumsi penerimaan dan penyaluran disusun.

Selisih rencana tidak otomatis berarti terjadi kehilangan dana. Kekurangan dapat saja hendak ditutup melalui saldo tahun sebelumnya, SiLPA, penerimaan tahun berjalan, atau penyesuaian program. Namun, tanpa penjelasan mengenai asumsi penutupnya, publik tidak dapat menilai apakah rencana tersebut realistis atau sejak awal bergantung pada sumber dana yang belum pasti.

3. Tekanan yang berulang

Data beberapa tahun memperlihatkan bahwa penyaluran berulang kali melampaui penghimpunan tahunan. Pada 2022, penghimpunan tercatat Rp61,70 miliar sementara penyaluran Rp71,77 miliar. Pada 2023, penghimpunan Rp62,57 miliar berhadapan dengan penyaluran Rp84,33 miliar. Pada 2024, penghimpunan Rp59,97 miliar dan penyaluran Rp64,59 miliar.

Pola ini tidak serta-merta bermasalah apabila selisihnya ditopang saldo yang sah dan tersedia. Namun ketergantungan berulang pada saldo membuat sistem rentan ketika penerimaan melemah, pencairan terlambat, atau program tetap dirancang pada skala yang sama.

Penghimpunan 2024 turun sekitar 4,2 persen. Penurunan ini dikaitkan antara lain dengan kenaikan nisab penghasilan dari sekitar Rp6,9 juta menjadi Rp10,5 juta per bulan. Perubahan tersebut dapat mempersempit basis muzakki pada saat kebutuhan bantuan sosial belum ikut turun.

4. Ketika zakat masuk ke arsitektur keuangan daerah

Di Aceh, zakat diperlakukan sebagai Pendapatan Asli Aceh. Penyalurannya masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan mengikuti prosedur keuangan daerah, termasuk DPA, SPM, dan SP2D.

Arsitektur ini membentuk perbedaan penting antara uang yang tercatat tersedia dan uang yang dapat segera dicairkan. Tekanan dapat muncul karena penerimaan tidak mencapai target, saldo tidak cukup, dokumen anggaran belum tersedia, atau proses pencairan tersendat. Karena itu, istilah “defisit” perlu didefinisikan secara operasional: apakah menunjuk kekurangan penerimaan, kekurangan kas, ketidaksesuaian waktu, atau ketidakcukupan pagu.

5. Siapa yang menanggung penyesuaian?

Pada 2024, Baitul Mal Aceh menyalurkan Rp64,59 miliar kepada 17.396 mustahik. Sekitar 73,7 persen nilai zakat mengalir kepada senif fakir dan miskin. Pada 2025, penyaluran zakat mencapai Rp57,027 miliar kepada 15.702 mustahik, sementara infak Rp50,268 miliar disalurkan kepada 24.432 penerima.

Komposisi ini menunjukkan bahwa penyesuaian bukan keputusan teknis tanpa konsekuensi sosial. Penundaan bantuan konsumtif dapat memengaruhi kebutuhan dasar keluarga miskin. Penundaan modal produktif dan sanitasi dapat memperlambat pemulihan ekonomi. Penundaan beasiswa Ibnu Sabil dapat memengaruhi santri dan mahasiswa yang telah memenuhi syarat.

Pertanyaan akuntabilitasnya bukan hanya program apa yang dipotong, tetapi apakah penerima yang telah lolos verifikasi dan memiliki surat keputusan pencairan ikut tertunda.

6. Opsi infak melewati dua pintu

Salah satu opsi yang dibahas ialah menggunakan infak untuk menopang kegiatan senif zakat. Jalan ini harus melewati setidaknya dua pintu. Pertama, kesesuaian syariah dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Syariah mengenai peruntukan dana. Kedua, kepatuhan terhadap regulasi dan mekanisme keuangan daerah.

Penggunaan infak dapat menjadi bantalan sementara, tetapi tidak menyelesaikan persoalan jika akar masalahnya ialah gap perencanaan atau hambatan pencairan. Tanpa dasar tertulis, klasifikasi penerima, dan pelaporan yang jelas, pemindahan beban antarsumber dana justru dapat menambah risiko audit dan mengaburkan akuntabilitas.

7. Empat skenario yang perlu dipantau

Skenario pertama adalah stabilisasi: kekurangan ditutup melalui saldo atau SiLPA, penghimpunan membaik, dan program utama tetap berjalan. Skenario kedua ialah penundaan selektif: bantuan konsumtif diprioritaskan, sementara modal produktif, sanitasi, atau beasiswa ditunda.

Skenario ketiga adalah substitusi infak apabila dasar syariah dan administrasinya dipenuhi. Skenario keempat ialah krisis kepercayaan apabila penjelasan publik tetap minim sementara bantuan tertahan.

Keempat skenario tersebut merupakan alat analisis, bukan klaim bahwa semuanya sedang terjadi. Indikator yang perlu dipantau adalah posisi likuiditas, status DPA dan SP2D, keputusan tertulis mengenai penggunaan infak, daftar program tertunda, serta perkembangan revisi qanun Baitul Mal.

8. Pertanyaan yang perlu dijawab

BPKA dan BMA perlu menjelaskan nilai defisit riil, saldo rekening khusus zakat, realisasi penghimpunan 2026, sumber dana yang diasumsikan menutup gap Rp24,5 miliar, serta daftar program, senif, dan jumlah calon mustahik yang terdampak.

Dewan Pertimbangan Syariah perlu membuka dasar tertulis apabila infak digunakan untuk kegiatan senif zakat. DPRA juga perlu menjelaskan status revisi qanun Baitul Mal yang disebut akan mengurangi hambatan birokrasi.

Kesimpulan editorial Atlas sederhana: bukti terbuka tidak menunjukkan dana hilang, tetapi menunjukkan perencanaan yang rapuh dan transparansi yang belum memadai. Ujian utamanya adalah memastikan tekanan anggaran tidak diteruskan kepada kelompok yang paling bergantung pada zakat.