Menguji Rp50,5 Miliar Pengadaan Kitab Dayah

1. Apa yang sedang diuji

Sorotan terhadap pengadaan Al-Qur’an dan kitab oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh senilai Rp50,53 miliar bermula dari perbandingan harga pengadaan dengan harga yang ditemukan di marketplace. Namun penelusuran menunjukkan pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah harga kitab mahal atau murah, melainkan apakah publik memiliki data yang cukup untuk menguji kewajaran belanja pemerintah.

2. Skala program

Dinas Pendidikan Dayah Aceh mengklarifikasi nilai pengadaan sebesar Rp50.532.491.850 dari pagu Rp52.237.727.750. Program terdiri dari 71 paket pekerjaan, melibatkan 10 perusahaan penyedia, dan diarahkan kepada 36.171 santri pada 286 dayah: 26.382 santri Ula, 5.917 Wustha, dan 3.872 Ulya.

3. Mengapa pembanding harga harus apple-to-apple

Salah satu kitab yang dipersoalkan, Idhah al-Mubham min Ma’ani as-Sulam, disebut dibeli Rp45.500 per eksemplar. Penelusuran menemukan produk Darul Kutub Islamiyah dengan harga grosir Rp45.500 untuk pembelian minimal 10 eksemplar. Temuan ini tidak membuktikan produk yang dibeli pemerintah identik, tetapi cukup menunjukkan bahwa angka Rp45.500 sendiri belum dapat dipakai sebagai bukti mark-up tanpa mengunci identitas dan spesifikasi barang.

Hal yang sama berlaku untuk Hasyiyata Qalyubi wa Umairah atau Mahalli. Satu judul dapat memiliki rentang harga sangat lebar tergantung penerbit, jumlah jilid, negara cetak, kualitas kertas, tahqiq, dan penjilidan. Karena itu nama kitab yang sama belum tentu merupakan barang yang sama.

4. Masalah berikutnya: data apa yang tersedia untuk publik?

Jika publik diminta membandingkan produk secara apple-to-apple, maka informasi dasar harus tersedia: penerbit, edisi, spesifikasi, jumlah eksemplar, harga katalog, harga transaksi setelah negosiasi, komponen distribusi, dan lokasi pengiriman. Tanpa data ini, publik tidak memiliki barang yang benar-benar bisa dibandingkan.

5. Volume besar seharusnya juga diuji dari sisi daya tawar

Pembelian dalam jumlah besar memang memiliki struktur transaksi berbeda dari pembelian satuan. Namun skala besar juga memberi pemerintah posisi tawar untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif. Karena itu yang penting bukan hanya harga katalog, tetapi harga sebelum dan sesudah negosiasi atau mini-kompetisi.

6. Selisih Rp2,17 miliar yang belum sinkron

Penjumlahan nilai yang sebelumnya diberitakan untuk 10 penyedia menghasilkan sekitar Rp52.706.191.850. Sementara nilai pengadaan yang diklarifikasi Dinas adalah Rp50.532.491.850. Terdapat perbedaan matematis Rp2.173.700.000. Atlas belum menemukan bukti yang menjelaskan sumber perbedaan tersebut. Selisih ini tidak boleh disebut kerugian negara, tetapi perlu diklarifikasi agar angka dasar pembahasan konsisten.

7. Mengapa 71 paket dan siapa penerimanya?

Struktur 71 paket kepada 10 penyedia belum dengan sendirinya menunjukkan adanya pengaturan. Namun publik berhak mengetahui dasar pembentukan paket: apakah berdasarkan jenis kitab, penerbit, jenjang pendidikan, wilayah distribusi, atau pertimbangan lain. Hal yang sama berlaku untuk daftar 286 dayah penerima, jumlah kitab per lembaga, jenis kitab, dan kriteria penentuan penerima.

8. Konteks bencana dan lonjakan kebutuhan

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh 2025 mencatat subkegiatan Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah sebesar Rp1,3744 miliar. Nilai ini jauh lebih kecil dibanding 2026, tetapi tidak dapat langsung disebut naik sekitar 36 kali karena cakupan dan nomenklaturnya belum terbukti identik. Bencana hidrometeorologi akhir 2025 yang merusak sejumlah dayah dan menyebabkan santri kehilangan kitab dapat menjadi salah satu konteks kenaikan kebutuhan.

9. Kesimpulan intelligence

Belum ada dasar cukup untuk menyimpulkan mark-up dari data yang tersedia, tetapi kewajaran seluruh 71 paket juga belum dapat diuji secara independen. Titik berat pengawasan karena itu harus bergeser dari perdebatan screenshot marketplace menuju keterbukaan data transaksi dan distribusi. Transparansi memungkinkan publik menilai value for money tanpa mengubah dugaan menjadi fakta.