Legalisasi Dimulai, Pertanyaan Ekonomi Belum Selesai
Pemerintah mulai membawa kegiatan produksi minyak masyarakat Aceh ke dalam sistem industri migas formal. Langkah ini menandai perubahan penting dalam tata kelola sumber daya alam yang selama ini mempertemukan kepentingan ekonomi masyarakat dengan persoalan legalitas, keselamatan, dan pengawasan.
Perubahan tersebut memperoleh dasar melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi ini menyediakan mekanisme penanganan sementara bagi kegiatan produksi minyak masyarakat yang telah ada, melalui kerja sama antara badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Di Aceh, implementasinya mulai terlihat pada September dan Oktober 2026.
Sebanyak 136 sumur minyak masyarakat dilaporkan telah melalui proses verifikasi pada September. Jumlah tersebut terdiri atas 83 sumur di Bireuen, 33 di Aceh Timur, dan 20 di Aceh Utara.
Pada awal Oktober, tiga perjanjian kerja sama (PKS) produksi minyak masyarakat juga dilaporkan telah ditandatangani.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses formalisasi telah bergerak melampaui tahap penyusunan regulasi menuju pembentukan hubungan kerja sama.
Namun, ada batas penting dalam membaca perkembangan itu.
Sumur yang telah diverifikasi belum tentu seluruhnya memperoleh persetujuan kerja sama. Sumur yang masuk dalam kontrak juga belum tentu telah menghasilkan minyak dan menerima pembayaran.
Sampai batas penelitian 14 Oktober 2026, dokumen lengkap tiga PKS, data penyerahan minyak, dan bukti pembayaran kepada kelompok masyarakat belum tersedia dalam sumber yang diperiksa.
Dengan demikian, keberhasilan administratif belum dapat diperlakukan sebagai bukti keberhasilan ekonomi.
Persoalan utama kini bukan sekadar apakah kegiatan minyak rakyat memperoleh jalur hukum.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana perubahan tersebut memengaruhi hubungan ekonomi antara masyarakat, pengelola, dan perusahaan migas.
Dari Produksi Masyarakat ke Rantai Industri Formal
Formalisasi minyak rakyat bukan sekadar perubahan status kegiatan produksi.
Kebijakan ini juga membentuk hubungan baru antara masyarakat dan industri migas.
Dalam skema yang diatur Permen ESDM 14/2025, kegiatan produksi masyarakat dilaksanakan melalui pengelola yang ditunjuk berdasarkan prosedur pemerintah.
Pengelola kemudian menjalin kerja sama dengan KKKS yang mengelola wilayah kerja terkait.
Minyak hasil produksi wajib diserahkan kepada kontraktor pengelola wilayah kerja sesuai ketentuan.
Struktur ini memberikan jalur penyerahan minyak yang lebih jelas sekaligus membuka ruang pembinaan teknis, pengawasan keselamatan, dan penataan kegiatan produksi.
Namun, perubahan tersebut juga berarti akses masyarakat terhadap pasar formal berlangsung melalui mekanisme yang ditentukan regulasi.
Pengelola menjadi penghubung penting antara kelompok masyarakat dan KKKS.
Karena itu, pemilihan pengelola serta hubungan ekonominya dengan kelompok masyarakat merupakan bagian penting dari keberhasilan kebijakan.
Permen ESDM 14/2025 memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menunjuk pengelola berdasarkan usulan bupati atau wali kota.
Jumlah pengelola dibatasi paling banyak tiga dalam satu kabupaten atau kota, yang dapat terdiri atas satu BUMD, satu koperasi, dan satu UMKM.
Secara administratif, pembatasan tersebut dapat mempermudah koordinasi dan pengawasan.
Namun, dari perspektif ekonomi politik, mekanisme ini juga membuat akses masyarakat terhadap sistem formal bergantung pada badan pengelola yang ditunjuk.
Kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya monopoli ilegal ataupun penyalahgunaan kewenangan.
Tetapi ia memperlihatkan pentingnya transparansi penunjukan, kriteria penerimaan kelompok masyarakat, serta mekanisme keberatan apabila terjadi perselisihan.
Formalisasi akan lebih mudah dinilai sebagai kebijakan yang inklusif apabila kelompok masyarakat tidak hanya memperoleh akses penjualan, tetapi juga memiliki informasi yang memadai mengenai hak dan kewajibannya.
Peta Kekuasaan di Balik Minyak Rakyat
Pelaksanaan kebijakan minyak rakyat Aceh melibatkan sejumlah institusi dengan kewenangan berbeda.
Kementerian ESDM berperan dalam penetapan kerangka regulasi dan persetujuan kerja sama.
Pemerintah Aceh mempunyai peran dalam pengelolaan migas berdasarkan kekhususan Aceh, termasuk kewenangan gubernur dalam penunjukan pengelola minyak masyarakat.
Pemerintah kabupaten terlibat dalam inventarisasi dan pengusulan pengelola.
Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menjalankan fungsi teknis, pengendalian, dan pengawasan sesuai kewenangannya.
Sementara itu, KKKS menjadi pihak yang menerima minyak dalam mekanisme kerja sama yang diatur pemerintah.
Berdasarkan pemberitaan mengenai penandatanganan tiga PKS pada Oktober 2026, hubungan kerja sama yang dilaporkan melibatkan PT Medco E&P Malaka dengan PT Aceh Timur Energi dan Mineral serta Koperasi Produsen Tata Seuramo Peureulak.
Kerja sama lainnya melibatkan PT Pema Global Energi dengan Koperasi Produsen Keuramat Jaya Energy.
Pada 12 Oktober, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan persetujuan pembelian minyak rakyat melalui Medco dan Pertamina.
Namun, penyebutan Pertamina dalam pernyataan tersebut belum cukup untuk menetapkan identitas badan hukum Pertamina sebagai pihak langsung dalam salah satu dari tiga PKS.
Perbedaan antara pernyataan kebijakan dan identitas para pihak dalam kontrak harus tetap dipertahankan.
Di sisi lain, keterlibatan BUMD dan koperasi memperlihatkan adanya jalur kelembagaan lokal dalam struktur pengelolaan.
BUMD dapat menjadi instrumen kegiatan ekonomi daerah.
Koperasi dapat menjadi sarana representasi dan pengembangan ekonomi anggotanya.
Tetapi keberadaan kedua bentuk badan usaha tersebut belum membuktikan bagaimana nilai ekonomi telah dibagikan.
Kepemilikan perusahaan, hak pengambilan keputusan, hubungan kontraktual, dan distribusi keuntungan merupakan hal yang berbeda.
Untuk mengetahui manfaat aktualnya, diperlukan dokumen perjanjian, laporan transaksi, dan mekanisme pembagian hasil yang dapat diperiksa.
Formula 80 Persen dan 70 Persen: Titik Penting Distribusi Nilai
Salah satu aspek paling menentukan dalam kebijakan minyak rakyat adalah mekanisme pembayaran.
Permen ESDM 14/2025 mengatur dua lapis imbalan yang perlu dibedakan.
Pasal 22 menetapkan imbalan kepada pengelola sebesar 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP), yakni harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Pasal 23 mengatur imbalan kepada kelompok masyarakat berdasarkan kesepakatan yang wajar, dengan batas tertinggi 70 persen ICP.
Dua ketentuan ini memperlihatkan bagaimana nilai ekonomi bergerak dari KKKS kepada pengelola, kemudian dari pengelola kepada kelompok masyarakat.
Namun, perbedaan persentase tersebut tidak dapat langsung diperlakukan sebagai pembagian keuntungan bersih.
Imbalan 80 persen ICP merupakan ketentuan pembayaran kepada pengelola.
Adapun batas 70 persen ICP merupakan plafon imbalan kelompok masyarakat berdasarkan kesepakatan, bukan jaminan bahwa seluruh kelompok menerima angka tersebut.
Di antara kegiatan produksi dan pembayaran terdapat berbagai komponen biaya.
Kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengujian mutu, administrasi, keselamatan, dan penanganan lingkungan dapat menimbulkan biaya yang harus ditanggung sesuai ketentuan dan perjanjian.
Karena itu, selisih sepuluh poin persentase antara imbalan pengelola dan plafon pembayaran kelompok masyarakat bukan otomatis keuntungan bersih pengelola.
Demikian pula, pembayaran yang diterima kelompok masyarakat belum tentu seluruhnya menjadi pendapatan bersih pekerja atau anggota kelompok.
Persoalan sebenarnya terletak pada penerapan formula tersebut dalam transaksi.
Berapa persentase pembayaran yang disepakati dengan masyarakat?
Siapa yang menanggung biaya operasional?
Bagaimana volume dan mutu minyak ditentukan?
Kapan pembayaran dilakukan?
Apakah kelompok masyarakat memiliki akses terhadap hasil pengukuran dan pengujian?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat dijawab secara lengkap berdasarkan dokumen yang tersedia dalam penelitian.
Dengan demikian, belum terdapat dasar memadai untuk menyimpulkan berapa keuntungan aktual pengelola maupun pendapatan bersih masyarakat dari tiga kerja sama tersebut.
Mengikuti Uang, Bukan Hanya Menghitung Minyak
Dalam industri migas, nilai produksi sering menjadi ukuran yang menarik perhatian.
Namun, besarnya nilai minyak tidak selalu sama dengan besarnya manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.
Nilai tersebut dipengaruhi oleh harga acuan, volume minyak yang diterima, kualitas minyak, biaya operasional, serta pembagian pembayaran.
Untuk menjelaskan hubungan tersebut, penelitian Atlas menyusun simulasi ilustratif menggunakan sejumlah asumsi.
Dalam salah satu skenario, produksi diasumsikan sebesar 50 barel per hari selama 30 hari.
Dengan asumsi 95 persen volume diterima, jumlah minyak neto mencapai 1.425 barel.
Simulasi menggunakan harga minyak sebesar 70 dolar AS per barel, kurs Rp16.000 per dolar AS, dan imbalan kelompok masyarakat sebesar 70 persen ICP.
Dengan parameter tersebut, imbalan bruto kelompok masyarakat mencapai 69.825 dolar AS.
Setelah dikurangi biaya operasi kelompok yang diasumsikan sebesar 20 dolar AS per barel diterima, sisa penerimaan agregat kelompok menjadi 41.325 dolar AS.
Seluruh angka ini merupakan simulasi matematis.
Angka tersebut bukan data produksi, harga, biaya, atau pendapatan aktual masyarakat Aceh.
Ilustrasi itu memperlihatkan satu hal: nilai bruto minyak dapat berbeda secara signifikan dari pendapatan bersih setelah biaya diperhitungkan.
Perubahan harga, volume, biaya, maupun persentase imbalan dapat mengubah hasil akhirnya.
Karena itu, evaluasi keberhasilan ekonomi kebijakan memerlukan lebih dari sekadar informasi mengenai jumlah sumur dan potensi produksi.
Yang dibutuhkan adalah data mengenai volume yang benar-benar diterima, nilai pembayaran aktual, biaya yang ditanggung, dan manfaat yang akhirnya sampai kepada kelompok masyarakat.
Tanpa informasi tersebut, besarnya manfaat ekonomi masih berada pada tingkat kemungkinan, bukan hasil yang dapat dipastikan.
Kewenangan Khusus Aceh dan Ruang Pengawasan
Pengelolaan minyak rakyat Aceh memiliki dimensi kelembagaan yang berbeda karena adanya kewenangan khusus Aceh.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan dasar pengelolaan bersama sumber daya minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Ketentuan tersebut dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.
Dalam kerangka tersebut, BPMA memiliki peran dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan hulu migas.
Pemerintah Aceh juga memiliki ruang kewenangan substantif dalam pengelolaan bersama.
Namun, kewenangan tersebut harus dibaca berdasarkan jenis keputusan dan instrumen hukum yang berlaku.
Persetujuan atas kontrak kerja sama hulu migas tidak selalu identik dengan perjanjian kerja sama produksi minyak masyarakat antara pengelola dan KKKS.
Demikian pula, kewenangan khusus Aceh tidak berarti Pemerintah Aceh dapat secara sepihak mengubah formula pembayaran yang ditetapkan melalui regulasi nasional.
Dalam konteks minyak rakyat, ruang kebijakan Aceh dapat diarahkan pada transparansi penunjukan pengelola, pembinaan koperasi dan BUMD, pengawasan kegiatan usaha, serta perlindungan kepentingan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan UUPA.
Fungsi tersebut relevan dalam pengawasan kebijakan sumber daya alam, pengelolaan perusahaan daerah, serta manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan Aceh.
Namun, tidak terdapat dasar memadai dalam penelitian ini untuk menyatakan bahwa setiap PKS minyak rakyat harus memperoleh persetujuan DPRA tersendiri.
Ketentuan persetujuan DPRA atas objek kontrak kerja sama hulu harus dibedakan dari mekanisme PKS yang tidak otomatis mengubah kontrak induk.
Karena itu, pengawasan perlu diarahkan pada pelaksanaan kewenangan yang benar-benar dimiliki masing-masing lembaga.
Pertanyaan kebijakan yang penting bukan hanya apakah Aceh memiliki kewenangan dalam pengelolaan migas.
Yang juga perlu dinilai adalah bagaimana kewenangan tersebut digunakan untuk memperkuat akuntabilitas dan manfaat ekonomi masyarakat.
BUMD, Koperasi, dan Potensi Manfaat Daerah
Keterlibatan perusahaan daerah dan koperasi membuka peluang manfaat ekonomi lokal.
Namun, manfaat tersebut dapat muncul melalui beberapa jalur yang berbeda.
Kelompok masyarakat dapat menerima imbalan atas minyak yang diproduksi.
Pekerja lokal dapat memperoleh pendapatan dari kegiatan produksi dan jasa pendukung.
BUMD berpotensi memperoleh hasil usaha yang kemudian dapat dibagikan sebagai dividen sesuai ketentuan.
Sementara itu, penerimaan negara dan dana bagi hasil migas mengikuti mekanisme fiskal tersendiri.
Keempat jalur tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan sebagai satu nilai manfaat tanpa memeriksa kemungkinan tumpang tindih.
Laba perusahaan juga tidak otomatis menjadi penerimaan daerah.
Untuk menghitung tambahan pendapatan daerah dari keterlibatan BUMD, diperlukan informasi mengenai laba setelah pajak, kepemilikan aktual, keputusan pembagian dividen, dan realisasi setoran.
Begitu pula, penghitungan dana bagi hasil membutuhkan data penerimaan negara dan dasar alokasi yang relevan.
Dalam kerangka kekhususan Aceh, UUPA mengatur mekanisme pembagian penerimaan migas.
Namun, persentase fiskal tersebut tidak dapat langsung diterapkan terhadap nilai bruto minyak masyarakat.
Sampai batas penelitian ini, belum tersedia data yang memungkinkan penghitungan tambahan PAD maupun dana bagi hasil yang secara khusus berasal dari tiga PKS minyak rakyat.
Karena itu, potensi manfaat ekonomi daerah harus tetap dibedakan dari penerimaan yang telah terealisasi.
Keselamatan Kerja dan Lingkungan: Ujian Lain Formalisasi
Pembahasan minyak rakyat tidak dapat hanya berfokus pada keuntungan ekonomi.
Aktivitas produksi minyak memiliki risiko keselamatan dan lingkungan yang memerlukan pengawasan.
Pada April 2018, kebakaran sumur minyak masyarakat di Pasir Putih, Aceh Timur, menimbulkan korban jiwa.
Peristiwa tersebut menunjukkan adanya risiko historis dalam kegiatan produksi minyak masyarakat.
Namun, kejadian tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat keselamatan kegiatan dalam skema kerja sama 2026.
Formalisasi membuka peluang untuk memperjelas tanggung jawab keselamatan, meningkatkan pembinaan teknis, serta memperbaiki prosedur penanganan kecelakaan dan pencemaran.
Tetapi keberhasilannya tidak dapat diukur hanya dari keberadaan ketentuan dalam regulasi.
Diperlukan informasi mengenai inspeksi, kelayakan peralatan, pelatihan pekerja, pengelolaan limbah, dan kesiapan tanggap darurat.
Selain itu, pembagian tanggung jawab terhadap biaya keselamatan dan pemulihan lingkungan juga perlu diperjelas.
Apabila standar keselamatan diterapkan secara efektif, formalisasi dapat mengurangi risiko kegiatan produksi.
Sebaliknya, apabila kewajiban tersebut tidak didukung pembiayaan dan pengawasan yang memadai, perubahan status hukum belum tentu menghasilkan kondisi kerja yang lebih aman.
Karena itu, keselamatan dan lingkungan harus ditempatkan sebagai indikator keberhasilan kebijakan, bukan sekadar kewajiban administratif.
BPMA dan Ujian Manfaat bagi Masyarakat
Pada 14 Oktober 2026, BPMA kembali menekankan pentingnya manfaat nyata kegiatan hulu migas bagi masyarakat Aceh.
Dalam pemberitaan ANTARA, Kepala BPMA Mawardi Nur menyoroti pentingnya keterlibatan tenaga kerja dan kontraktor lokal agar aktivitas migas memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
BPMA juga menyampaikan adanya koordinasi dengan SKK Migas untuk mengawal tindak lanjut kerja sama sumur minyak masyarakat.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kerja sama dan manfaat ekonomi lokal tetap menjadi perhatian regulator.
Namun, pernyataan mengenai tujuan dan tindak lanjut kebijakan tidak sama dengan bukti bahwa pembayaran kepada kelompok masyarakat telah terealisasi.
Untuk menilai hasilnya, diperlukan data mengenai pelaksanaan kontrak, volume minyak yang diserahkan, serta manfaat ekonomi yang benar-benar diterima.
Dengan demikian, pengawasan setelah penandatanganan menjadi bagian penting dari proses formalisasi.
Batas Waktu hingga 2029
Ada satu aspek penting lain yang perlu diperhatikan: masa penanganan sementara.
Permen ESDM 14/2025 menetapkan masa penanganan sementara paling lama empat tahun sejak peraturan mulai berlaku.
Dengan tanggal berlaku 10 Juni 2025, batas empat tahun secara kalender mengarah pada Juni 2029.
Artinya, penandatanganan kerja sama pada Oktober 2026 tidak otomatis memberikan periode empat tahun baru.
Ketentuan tersebut membuat keberlanjutan kegiatan minyak rakyat perlu dipersiapkan sejak awal.
Masa transisi dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas pengelola, memperbaiki standar produksi, dan memastikan pemenuhan persyaratan teknis serta lingkungan.
Namun, keberlanjutan setelah masa sementara harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dianggap otomatis.
Tanpa persiapan, berakhirnya periode transisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi kegiatan produksi masyarakat.
Karena itu, keberhasilan kebijakan juga perlu dinilai dari kemampuan lembaga terkait mempersiapkan pengelolaan yang berkelanjutan sesuai hukum.
Tiga Arah Masa Depan Minyak Rakyat Aceh
Perkembangan minyak rakyat Aceh masih dapat bergerak ke beberapa arah.
Kemungkinan pertama adalah formalisasi yang inklusif.
Dalam kondisi ini, kerja sama formal memperkuat kepastian pasar, memperjelas pembayaran, meningkatkan keselamatan, dan memberikan pendapatan bersih yang lebih baik kepada masyarakat.
Kemungkinan kedua adalah terbentuknya rantai nilai yang lebih terkonsentrasi.
Aktivitas produksi dapat menjadi formal, tetapi posisi tawar masyarakat tetap terbatas apabila akses terhadap informasi harga, biaya, dan keputusan ekonomi tidak memadai.
Kemungkinan ketiga adalah munculnya hambatan kelembagaan dan operasional.
Persoalan dokumen, mutu minyak, pengangkutan, sengketa lahan, atau perbedaan interpretasi kewenangan dapat memperlambat pelaksanaan kerja sama.
Ketiga kemungkinan tersebut merupakan skenario analitis, bukan kesimpulan mengenai kondisi yang telah terjadi.
Arah sebenarnya hanya dapat diketahui melalui pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pemeriksaan data aktual.
Ukuran Keberhasilan yang Sesungguhnya
Pemerintah telah menyediakan kerangka regulasi untuk menata produksi minyak masyarakat.
Sejumlah pengelola lokal telah dilaporkan menjalin kerja sama dengan KKKS.
BPMA dan lembaga terkait memiliki peran dalam pengendalian serta pengawasan.
Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam proses formalisasi.
Namun, keberhasilan kebijakan perlu dinilai melalui beberapa ukuran yang berbeda.
Jumlah sumur yang memperoleh persetujuan menunjukkan kemajuan administratif.
Volume minyak yang diterima menunjukkan perkembangan produksi.
Sementara itu, pendapatan bersih masyarakat, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan menunjukkan manfaat yang lebih langsung berkaitan dengan kehidupan warga.
Ketiga indikator tersebut tidak selalu bergerak bersamaan.
Produksi dapat meningkat tanpa memastikan pendapatan bersih masyarakat ikut meningkat.
Kontrak dapat ditandatangani sebelum pembayaran pertama terealisasi.
BUMD dapat terlibat dalam kegiatan usaha tanpa otomatis menghasilkan tambahan penerimaan daerah.
Karena itu, keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan kerja sama menjadi penting.
Publik perlu memperoleh gambaran yang dapat diverifikasi mengenai jumlah sumur dalam kontrak, volume minyak yang diterima, mekanisme pembayaran, pembagian biaya, serta manfaat yang telah terealisasi.
Informasi tersebut dapat disampaikan dengan tetap menghormati perlindungan data pribadi dan ketentuan kerahasiaan yang berlaku.
Tanpa ukuran manfaat yang jelas, keberhasilan formalisasi akan lebih mudah dinilai dari proses administratif dibandingkan hasil ekonominya.
PENUTUP
Ketika Legalitas Belum Menjawab Distribusi Manfaat
Kebijakan minyak rakyat Aceh telah memasuki tahap baru.
Pemerintah membuka jalur formal bagi kegiatan produksi masyarakat yang telah ada. Badan pengelola lokal mulai menjalin kerja sama dengan perusahaan migas. Lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam persetujuan, pembinaan, dan pengawasan.
Perkembangan ini penting karena menyediakan mekanisme yang lebih terstruktur bagi aktivitas ekonomi yang sebelumnya menghadapi persoalan legalitas dan keselamatan.
Namun, perubahan status hukum bukan akhir dari persoalan.
Legalisasi belum dengan sendirinya membuktikan peningkatan pendapatan masyarakat.
Keterlibatan koperasi dan perusahaan daerah belum otomatis menjamin distribusi manfaat yang lebih luas.
Demikian pula, bertambahnya jumlah sumur yang masuk dalam proses formal belum dapat dijadikan ukuran tunggal keberhasilan kebijakan.
Pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan nilai ekonomi minyak rakyat harus dijawab melalui bukti.
Bukan melalui asumsi bahwa seluruh pihak memperoleh keuntungan yang sama.
Bukan pula melalui dugaan bahwa nilai ekonomi telah dikuasai kelompok tertentu tanpa pemeriksaan transaksi.
Yang perlu diketahui adalah bagaimana harga ditentukan, biaya dibagikan, pembayaran dilaksanakan, dan hak ekonomi masyarakat dilindungi.
Sampai batas informasi 14 Oktober 2026, penelitian ini belum menemukan bukti publik yang cukup untuk memastikan bahwa pendapatan bersih masyarakat telah meningkat ataupun bahwa keuntungan telah terkonsentrasi secara tidak wajar pada pihak tertentu.
Kedua kemungkinan masih membutuhkan pengujian.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan minyak rakyat Aceh seharusnya bergerak melampaui jumlah sumur yang diverifikasi dan kontrak yang ditandatangani.
Ukuran yang lebih menentukan adalah apakah masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang dapat dibuktikan, perlindungan yang lebih baik, dan posisi yang lebih jelas dalam pengambilan keputusan.
Legalisasi telah membuka pintu bagi minyak rakyat memasuki industri formal. Namun, keberhasilan sesungguhnya baru dapat dinilai ketika manfaat ekonominya dapat ditelusuri sampai kepada masyarakat.
Sebab, dalam pengelolaan sumber daya alam, persoalannya bukan hanya siapa yang berwenang mengambil minyak dari dalam tanah.
Melainkan bagaimana nilai yang dihasilkan dari sumber daya tersebut dibagikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
