Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu agenda strategis dalam hubungan Aceh dan pemerintah pusat. Pembahasannya menyentuh keberlanjutan kewenangan khusus Aceh, pengaturan Dana Otonomi Khusus, tata kelola pemerintahan, serta sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh. Atlas Aceh Newsroom mengikuti perkembangan isu ini sebagai dossier yang akan diperbarui mengikuti proses politik dan legislasi.

Terakhir diperbarui 2 September 2026

WHY IT MATTERS

Mengapa isu ini penting bagi Aceh?

UUPA merupakan salah satu fondasi utama tata kelola Aceh pasca-MoU Helsinki. Karena itu, perubahan terhadap undang-undang ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan kewenangan Aceh–Jakarta, pembiayaan pembangunan, institusi pemerintahan, dan pelaksanaan kekhususan Aceh. Pertanyaan pentingnya bukan hanya pasal apa yang berubah, tetapi bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi posisi Aceh dan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

POWER MAP

Key Actors

Muzakir ManafGubernur AcehPemerintah Aceh

POLITICAL TIMELINE

Timeline

Timeline belum diisi. Dossier ini akan diperbarui saat perkembangan terverifikasi ditambahkan.

DOCUMENT ROOM

Documents & Sources

Dokumen dan sumber primer belum ditambahkan.

WHAT TO WATCH NEXT

Apa yang dipantau berikutnya?

Perkembangan tahapan pembahasan revisi UUPA di tingkat nasional.
Pasal-pasal yang mengalami perubahan substansial selama proses legislasi.
Posisi Pemerintah Aceh dan DPRA terhadap kewenangan khusus Aceh.
Perubahan pengaturan Dana Otonomi Khusus dan implikasinya terhadap pembiayaan Aceh.
Respons pemerintah pusat terhadap usulan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh.

RELATED COVERAGE

Liputan terkait

Belum ada artikel yang dihubungkan ke issue ini.